MAMUJU, maleosulbar.com— Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program MBG bersama Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Mamuju, Selasa (27/10/2026).
Rapat dipimpin Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad dan dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga sekaligus anggota Satgas MBG Sulbar, Hajrul Malik, Satgas MBG Kabupaten Mamuju yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan, serta Tim Sekretariat Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memastikan pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari kelanjutan pembukaan dapur SPPG wilayah aglomerasi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kesiapan petunjuk teknis, pengawasan kualitas pangan, hingga keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Hajrul Malik, menekankan pentingnya implementasi arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar keberadaan dapur MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan kebutuhan bahan pokok dapur SPPG, seperti telur, daging ayam, dan beras, dengan mengutamakan pasokan dari BUMDes dan pelaku usaha lokal di sekitar wilayah operasional dapur, sepanjang memenuhi persyaratan kualitas, ketersediaan, dan ketentuan pengadaan.
“Program MBG harus memberikan manfaat ganda. Di satu sisi meningkatkan kualitas gizi anak-anak, di sisi lain menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, arahan Gubernur agar kebutuhan pangan dapur MBG melibatkan BUMDes dan pemasok lokal perlu dikawal implementasinya,” ujar Hajrul.
Menurutnya, dengan jumlah dapur MBG yang terus bertambah, kebutuhan pangan yang dihasilkan program ini menjadi peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di Sulawesi Barat.
Selain persoalan rantai pasok, rapat juga menyoroti pentingnya sosialisasi penggunaan alat pelindung kerja (APK) bagi petugas dapur, pengawasan pengelolaan limbah, serta percepatan pemenuhan sertifikasi halal.
Sementara itu, Koordinator Regional SPPG, Firazh, menjelaskan bahwa petunjuk teknis operasional dapur MBG di wilayah 3T hingga saat ini belum diterbitkan. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses aktivasi dapur baru.
Firazh juga menegaskan bahwa paradigma pengembangan SPPG kini mengalami perubahan. Jika pada tahap awal perhatian lebih banyak diarahkan pada percepatan pembukaan dapur, saat ini penekanannya bergeser pada kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan kepastian pemenuhan standar higienitas.
Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian adalah pengujian kualitas air melalui laboratorium sebelum dapur diaktifkan, baik untuk SPPG wilayah aglomerasi maupun wilayah 3T.
Selain itu, tenaga juru masak atau chef di setiap SPPG juga diarahkan memiliki sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan target satu SPPG memiliki minimal satu juru masak bersertifikat.
Terkait sertifikasi halal, Firazh menyampaikan adanya perpanjangan waktu pemenuhan persyaratan sertifikasi halal selama satu tahun ke depan. Namun, aspek kehalalan bahan pangan dan proses pengolahan tetap harus menjadi perhatian seluruh pengelola dapur.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, saat ini sebanyak 178 SPPG telah aktif di Sulawesi Barat dari total 225 SPPG yang telah ditetapkan melalui surat keputusan. Dengan demikian, masih terdapat 47 SPPG yang belum beroperasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Satgas MBG untuk terus mendorong percepatan operasional dapur yang belum aktif, tanpa mengabaikan standar keamanan pangan, kelayakan sarana, dan kualitas pelayanan.
Hajrul menambahkan, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, keamanan pengolahan, pengelolaan lingkungan, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
“MBG bukan sekadar program membagikan makanan. Ini merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia sekaligus peluang membangun ekosistem ekonomi pangan daerah. Karena itu, kualitas pelayanan dan keterlibatan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Melalui koordinasi dan evaluasi ini, Satgas MBG Sulbar mendorong penguatan pengawasan dan komunikasi antara pemerintah daerah, Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, dan seluruh pengelola SPPG agar pelaksanaan program MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Naskah
