Mamuju Tengah, maleosulbar.com– Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Tengah resmi merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Naskah laporan hasil pembahasan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Herman, pada Senin (21/9/2026).
Rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembicaraan tingkat pertama ini digelar selama tiga hari, sejak 16 hingga 18 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Mamuju Tengah.
Dalam laporan resminya, Komisi III memberikan perhatian khusus pada sektor pelayanan dasar masyarakat, terutama masalah fasilitas kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit.
Kondisi Puskesmas dan RSUD Jadi Sorotan Utama
Komisi III membeberkan sejumlah temuan mengejutkan terkait kelayakan fasilitas Puskesmas se-Kabupaten Mamuju Tengah:
Puskesmas Salugatta: Mengalami krisis air bersih dan kekurangan armada ambulans rujukan.
Puskesmas Pangale: Memiliki 2 unit ambulans namun kondisi keduanya sudah tidak layak pakai.
Puskesmas Salupangkang: Gedung lama mengalami kerusakan hingga dialokasikan anggaran penilaian teknis sebesar Rp 99,91 juta untuk tindak lanjut renovasi.
Puskesmas Karossa: Keterbatasan ambulans serta membutuhkan penambahan fasilitas laboratorium pemeriksaan darah.
Puskesmas Topoyo & Polocamba: Terbatasnya ketersediaan tempat tidur (bed) pasien dan belum tersedianya fasilitas rawat inap.
Legalitas Aset: Masih terdapat lahan Puskesmas yang belum mengantongi sertifikat atas nama Pemerintah Daerah.
Sementara di level RSUD Satelit Tobadak, alokasi anggaran mengalami kenaikan pagu dari Rp 37,33 miliar menjadi Rp 42,19 miliar. RSUD juga menargetkan peningkatan pendapatan BLUD dari Rp 22 miliar menjadi Rp 23,5 miliar. Selain itu, masalah minimnya pendingin ruangan (AC) di ruang perawatan akibat lonjakan pengunjung serta kurangnya personel security turut menjadi perhatian penanganan.
Perubahan Pagu Sektor Pendidikan dan Dinas Lainnya.
Selain sektor kesehatan, Komisi III memaparkan struktur perubahan anggaran di OPD mitra lainnya:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Pagu anggaran naik menjadi Rp 188,66 miliar. Terdapat penambahan Rp 1,72 miliar yang difokuskan untuk pembangunan pagar, pematangan lahan, dan toilet di 9 sekolah dasar (SD). DPRD juga mendesak penyediaan fasilitas air bersih di seluruh satuan pendidikan.
BPBD: Pagu perubahan naik tajam menjadi Rp 3,15 miliar. Anggaran dialokasikan untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, pembelian perahu karet, peranti peringatan dini, selang pemadam, hingga pembayaran insentif TRC.
Dinas Sosial: Menyiapkan tambahan alokasi untuk kegiatan land clearing lahan Sekolah Rakyat (Rp 50 juta), pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu, hingga perawatan Taman Makam Pahlawan.
Diskominfo: Membutuhkan tambahan alokasi Rp 348,26 juta untuk penguatan digitalisasi, Indeks Pembangunan Statistik, serta penerapan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE).
Dorong Realisasi Rasional dan Transparan
Ketua Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Herman, menegaskan agar seluruh OPD menyerap dan membelanjakan anggaran secara optimal dengan tetap memprioritaskan asas manfaat bagi masyarakat luas.
“Dalam pembahasan di Komisi III, kami berharap OPD dapat mengacu pada standar pembiayaan yang lebih rasional, transparan, dan akuntabel. Artinya, ada kesesuaian tingkat kebutuhan anggaran agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Herman dalam laporan resminya.
