Tangerang, maleosulbar.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB). Salah satunya melalui partisipasi dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Tuberkulosis Tahun 2026 yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2026 di Episode Hotel Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pertemuan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI ini melibatkan pengelola program TB dari tingkat pusat dan daerah, organisasi profesi, mitra pembangunan, serta lintas kementerian dan lembaga. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi capaian program, identifikasi kendala, serta penyusunan langkah tindak lanjut untuk mendukung target eliminasi TB pada 2030.
Capaian program TB nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) per 16 Agustus 2026 menunjukkan cakupan penemuan kasus TB mencapai 46 persen dari target 90 persen. Inisiasi pengobatan TB sensitif obat (TB SO) mencapai 89 persen dari target 95 persen, sedangkan inisiasi pengobatan TB resistan obat (TB RO) mencapai 79 persen dari target 95 persen.
Tantangan juga terlihat pada keberhasilan pengobatan dan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT). Keberhasilan pengobatan TB SO tercatat 79 persen dari target 90 persen, sementara cakupan TPT bagi kontak serumah baru mencapai 12,4 persen dari target 80 persen. Capaian tersebut menjadi dasar penting bagi penguatan strategi penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan penularan TB.
Dalam pertemuan ini, peserta membahas berbagai pendekatan penanggulangan TB, mulai dari penguatan peran pemerintah daerah dan desa, integrasi skrining TB dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), pelibatan kader dan komunitas, hingga peningkatan skrining serta penanganan TB pada anak.
Evaluasi juga mencakup capaian indikator program di 38 provinsi, ketepatan pencatatan dan pelaporan, serta perencanaan dan serapan anggaran. Setiap daerah mendapat ruang untuk memaparkan capaian, menganalisis kendala, dan menyusun strategi penyelesaian masalah sebagai dasar perbaikan program.
Bagi Sulawesi Barat, forum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah penanggulangan TB dengan kebijakan nasional. Upaya tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor, penguatan layanan kesehatan, keterlibatan masyarakat, serta pemantauan program yang berkelanjutan.
Di tempat terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan penanggulangan TB tidak hanya bergantung pada penemuan dan pengobatan pasien, tetapi juga pada kemampuan sistem kesehatan menjangkau orang yang berisiko, menelusuri kontak erat, memastikan pasien menyelesaikan pengobatan, dan memperluas edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap TB.
“DKPPKB Sulbar terus mendorong penguatan program TB melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata dr. Nursyamsi.
Melalui monitoring dan evaluasi yang terarah, hasil pertemuan diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih terukur, sehingga upaya penanggulangan TB di Sulawesi Barat dapat berjalan semakin efektif dan berkontribusi terhadap target eliminasi tuberkulosis pada 2030.
Naskah
