Jakarta, malesulbar.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting melalui Program Akselerasi Strategis Terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam rangkaian GENTING Collaboration Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Amujib. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menjelaskan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya melalui intervensi kesehatan. Karena itu, kerja sama ini diharapkan memperkuat pembangunan berbasis keluarga melalui penyelarasan kebijakan, program, dan pemanfaatan data antara pemerintah pusat dan daerah.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pemanfaatan data kemiskinan dan stunting, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan keluarga, serta optimalisasi peran penyuluh keluarga berencana dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Integrasi data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PASTIPADU agar intervensi pemerintah lebih terarah, memiliki sasaran yang jelas, serta dapat dipantau secara berkelanjutan. Dengan demikian, program penanganan kemiskinan dan stunting diharapkan tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling mendukung dalam menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Nota Kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama dan program konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak, termasuk penguatan koordinasi, pemanfaatan data, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Nursyamsi Rahim juga menyampaikan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, terutama dalam memperkuat pendampingan keluarga dan memastikan intervensi kesehatan berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, kolaborasi melalui PASTIPADU menjadi peluang untuk memperkuat peran sektor kesehatan dalam mendukung keluarga berisiko stunting, mulai dari pelayanan kesehatan, edukasi, hingga pendampingan di tingkat masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, untuk mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Naskah :
