Mamuju, maleosulbar.com— Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) menggandeng sejumlah perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik warga miskin melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah ini ditempuh di tengah keterbatasan anggaran daerah untuk menjangkau puluhan ribu rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sulbar dan sejumlah pelaku usaha terkait pelaksanaan program Pelita Sulbar (Pemberdayaan Listrik Terintegrasi untuk Sulawesi Barat).
Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Jumat 30 Oktober 2026.
Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan mengatakan, saat ini masih ada sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) di Sulbar yang belum menikmati listrik. Sementara kemampuan anggaran pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Jadi Sulbar itu saat ini masih defisit 36.000 KK kita yang belum berlistrik, kemampuan fiskal APBD maupun APBN sangat terbatas, jadi kita menempuh segala cara, salah satu di antaranya itu menarik sektor pertambangan untuk berkontribusi terhadap pemenuhan itu melalui CSR,” kata Bujaeramy.
Dia menyebut, melalui langkah awal program Pelita Sulbar, sudah ada sekitar 21 rumah tangga sasaran yang akan mendapatkan bantuan pemasangan listrik tanpa biaya.
“Jadi perusahaan nantinya akan memasangkan listrik pada rumah tangga sasaran yang belum punya listrik, itu tanpa biaya, jadi biaya ditanggung perusahaan,” jelasnya.
Bujaeramy mengatakan, kerja sama dengan perusahaan menjadi salah satu cara pemerintah ditengah keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan ESDM Sulbar Qamaruddin Kamil mengatakan, kerja sama tersebut merupakan inisiatif pemerintah untuk melibatkan perusahaan dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat.
Dia menyebut, rasio elektrifikasi Sulbar saat ini baru mencapai 91,02 persen. Artinya, masih ada sekitar 9 persen atau kurang lebih 36.000 KK yang belum menikmati listrik.
“Sehingga muncullah inisiatif kita bisa membangun kerja sama dengan para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, utamanya listrik hemat dan murah,” ujar Qamaruddin.
Qamaruddin mengatakan, untuk tahap awal, baru lima perusahaan yang terlibat dalam program Pelita Sulbar. Kelima perusahaan tersebut diharapkan menjadi contoh bagi pelaku usaha lain untuk ikut bergabung.
Dia berharap, semakin banyak perusahaan yang ikut bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara gratis.
