Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi strategis antara BPS Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah daerah guna memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola statistik sektoral di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sesi pleno evaluasi itu, BPS Provinsi Sulawesi Barat memaparkan hasil penilaian statistik sektoral berbasis indikator EPSS. Melalui pemaparan tersebut, setiap perangkat daerah menerima evaluasi komprehensif mengenai capaian kinerja, poin-poin yang telah memenuhi standar, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada periode mendatang.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan sosialisasi yang mendalami kebijakan EPSS, mekanisme evaluasi, hingga pentingnya penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi sebagai pilar tata kelola data yang berkualitas. Sementara itu, sesi pembinaan difokuskan pada penguatan kapasitas OPD agar mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kehadiran jajaran pimpinan Kominfostaper Kabupaten Mamuju Tengah menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan statistik sektoral. Melalui sinergi yang makin erat dengan BPS Provinsi Sulawesi Barat, pengelolaan data di daerah diharapkan kian optimal guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis data.
