MAMUJU, maleosulbar.com— Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan enam kabupaten dalam menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan. Menurutnya, perbedaan kemampuan fiskal setiap daerah tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah memperkuat koordinasi, menyelaraskan program, dan mengoptimalkan sumber pendanaan agar setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam sesi kedua Rapat Kerja Pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang melibatkan jajaran pemerintah kabupaten dan perwakilan kementerian/lembaga yang berkantor di Sulbar, pada Senin, 9 November 2026, bertempat di Aula Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan dan kebijakan penganggaran tahun 2027. Melalui forum ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal membahas penguatan kerja sama agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih.
Dalam arahannya, Suhardi Duka mengingatkan bahwa pembangunan Sulawesi Barat harus dilihat sebagai satu kesatuan wilayah. Meskipun terdiri atas enam kabupaten dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan keuangan yang berbeda, seluruh pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun terdapat enam kabupaten, pembangunan kita harus memiliki satu tujuan yang sama,” tegas Suhardi Duka.
Kesamaan tujuan tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam kebijakan dan program yang saling melengkapi, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya dapat diatasi melalui pembagian peran dan kerja sama yang lebih efektif.
“Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Keterbatasan tenaga, anggaran, dan sumber daya harus dihadapi melalui koordinasi dan kerja sama,” lanjutnya.
Arahan Gubernur tersebut menjadi dasar pembahasan penguatan kolaborasi pembangunan tahun 2027, termasuk penyelarasan dukungan enam pemerintah kabupaten terhadap PASTIPADU, inovasi strategis yang mengintegrasikan penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak.
Pentingnya kerja sama lintas pemerintahan semakin relevan dengan kondisi fiskal Sulawesi Barat yang masih terbatas. Dalam paparannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menjelaskan bahwa rancangan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp1,91 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp1,84 triliun.
Dari total belanja tersebut, sekitar Rp1,48 triliun dialokasikan untuk belanja operasi, Rp166,83 miliar untuk belanja modal, Rp187,10 miliar untuk belanja transfer, dan Rp5 miliar untuk belanja tidak terduga.
Dengan porsi belanja modal sekitar sembilan persen, ruang fiskal pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan relatif terbatas. Kondisi ini menuntut perencanaan yang lebih selektif, sekaligus mendorong optimalisasi dukungan APBN, APBD kabupaten, dan sumber pendanaan sah lainnya.
Amujib menekankan bahwa keterbatasan anggaran harus direspons dengan meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Setiap alokasi perlu diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memiliki dampak terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
“Belanja ini harus dinilai juga dari kebutuhan yang dilayani dan hasil yang dihasilkan, bukan sekadar pada kelompok belanjanya,” jelas Amujib.
Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Suhardi Duka yang meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memperhatikan manfaat yang diterima masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya melihat angka realisasi anggaran, tetapi tidak melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Penguatan efektivitas belanja pemerintah juga menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat. Dalam sesi diskusi, perwakilan instansi tersebut menyoroti pentingnya mempercepat pelaksanaan kegiatan, meningkatkan keterlibatan pemasok lokal, serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan pembangunan.
Langkah tersebut dinilai penting agar belanja pemerintah tidak berhenti pada pencapaian target penyerapan anggaran, tetapi turut menggerakkan aktivitas ekonomi produktif, memperluas kesempatan usaha, dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
Sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas belanja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mendorong keterpaduan program penanganan persoalan sosial melalui PASTIPADU. Pendekatan ini menjadi salah satu fokus pembahasan karena membutuhkan dukungan lintas sektor dan lintas pemerintahan, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil.
Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa PASTIPADU dirancang untuk menghubungkan berbagai program pemerintah yang selama ini dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Melalui pendekatan tersebut, intervensi penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak diarahkan kepada keluarga sasaran secara terpadu berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
“Inovasinya terletak pada keterpaduan,” ungkap Amujib.
Dalam pelaksanaannya, keluarga ditempatkan sebagai pusat intervensi melalui satu profil risiko, satu rencana penanganan, dan satu mekanisme pemantauan hasil. Dengan pendekatan ini, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat saling melengkapi sehingga manfaatnya lebih optimal.
Upaya tersebut mendapat respons positif dari enam pemerintah kabupaten yang memaparkan kesiapan serta rencana dukungan program dan penganggaran tahun 2027. Masing-masing kabupaten menyesuaikan bentuk intervensi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam memperkuat penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, pengembangan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), serta pendampingan keluarga berisiko.
Dukungan tersebut juga mencakup sektor pendidikan melalui pembentukan tim koordinasi lintas perangkat daerah dan pemutakhiran data anak tidak sekolah. Pada 2027, Pemerintah Kabupaten Mamuju menargetkan sekitar 110 anak dapat kembali mengakses pendidikan formal maupun nonformal.
Komitmen serupa disampaikan Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 24,65 persen dan jumlah anak tidak sekolah menjadi 1.115 anak pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamasa menyiapkan penguatan pelayanan kesehatan, perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemberdayaan UMKM, bantuan pangan dan sandang, serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memetakan dukungan belanja prioritas sekitar Rp13,52 miliar yang selaras dengan PASTIPADU. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, menjelaskan bahwa dukungan tersebut dilengkapi alokasi sekitar Rp48,47 miliar untuk JKN dan BPJS Ketenagakerjaan.
Program yang disiapkan mencakup penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi rumah tidak layak huni, Gerakan Kembali Bersekolah, serta peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Untuk memastikan pelaksanaannya lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga menetapkan 10 desa dan kelurahan sebagai lokasi prioritas PASTIPADU tahun 2027.
Di Kabupaten Majene, dukungan terhadap PASTIPADU difokuskan pada percepatan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, dan perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal keluarga. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah, memaparkan sejumlah intervensi melalui penguatan pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, peningkatan akses pendidikan, bantuan rumah layak huni, serta pencegahan perkawinan anak.
Pemerintah Kabupaten Majene juga berupaya menyelaraskan dukungan program perumahan dari kementerian dan pemerintah provinsi dengan wilayah prioritas PASTIPADU. Penyelarasan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan keluarga rentan melalui perbaikan kondisi hunian sekaligus peningkatan akses terhadap layanan dasar.
Dukungan lintas sektor turut disiapkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Muh. Zain Machmoed, menyampaikan bahwa program penanganan kemiskinan, stunting, dan anak tidak sekolah akan diperkuat melalui perlindungan sosial, kepesertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, serta pendampingan keluarga berisiko.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memprioritaskan verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah, pemberian beasiswa, serta dukungan agar anak-anak yang telah berhenti sekolah dapat kembali mengikuti pendidikan.
Adapun Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan PASTIPADU pada 10 lokasi prioritas melalui berbagai program lintas sektor. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, memaparkan rencana dukungan anggaran sekitar Rp42,20 miliar untuk pencegahan dan penurunan stunting.
Selain intervensi kesehatan dan gizi, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga menyiapkan dukungan pendidikan melalui program TAKI SOLA untuk penanganan anak tidak sekolah, pemberian beasiswa, serta penguatan pelayanan perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga rentan.
Rangkaian paparan tersebut memperlihatkan adanya kesamaan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan enam kabupaten dalam menangani persoalan pembangunan yang langsung berkaitan dengan kondisi keluarga. Meski demikian, penyelarasan program masih perlu diperkuat, terutama untuk memastikan kesesuaian sasaran penerima manfaat, lokasi intervensi, pembagian kewenangan, dan sumber pendanaannya.
Sebagai langkah awal pelaksanaan tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan 60 desa dan kelurahan prioritas yang tersebar di enam kabupaten sebagai lokus PASTIPADU. Penetapan wilayah tersebut menjadi dasar untuk memusatkan intervensi lintas sektor pada keluarga sasaran, sekaligus memperkuat koordinasi dan pemantauan hasil pelaksanaan program.
Dengan lokus yang telah ditentukan, pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan data bersama, menghindari tumpang tindih bantuan, serta memastikan setiap intervensi saling mendukung sesuai kebutuhan keluarga.
Selain pemerintah daerah, penguatan PASTIPADU juga mendapat dukungan dari instansi vertikal, termasuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat.
Dalam sesi diskusi, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat menyampaikan bahwa nota kesepakatan yang telah ditandatangani Gubernur Suhardi Duka, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dengan PASTIPADU.
BKKBN juga menyatakan kesiapan mendukung pemanfaatan data keluarga sebagai salah satu dasar penentuan sasaran intervensi. Dukungan ini penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memperkuat pemantauan perkembangan kondisi keluarga penerima manfaat.
Kolaborasi yang dibahas tidak terbatas pada pemenuhan gizi dan edukasi keluarga, tetapi juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi, jalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pembinaan remaja melalui pendidikan dan edukasi kependudukan.
Dalam pembahasan tersebut, turut disampaikan dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 500 unit untuk Kabupaten Mamuju yang telah memasuki tahap penetapan penerima melalui surat keputusan. Dukungan di sektor perumahan ini diharapkan dapat melengkapi intervensi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran.
Berbagai komitmen yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat keterpaduan pembangunan Sulawesi Barat pada 2027. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana dukungan dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terkoordinasi, didukung pendanaan yang jelas, serta memiliki indikator hasil yang dapat diukur.
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, enam kabupaten, dan seluruh mitra pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan kerja sama yang lebih efektif. Dengan demikian, pembangunan tahun 2027 tidak hanya menghasilkan capaian penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, terutama melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, perlindungan anak, serta penguatan kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
