MAMUJU, maleosulbar.com– Dukungan lintas perangkat daerah terhadap pelaksanaan Aksi Perubahan SIPADU PEMDI terus menguat. Kali ini, dukungan datang dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menyatakan komitmennya untuk turut mengawal pelaksanaan Pemerintah Digital (PEMDI), khususnya dari aspek pengawasan dan pengendalian internal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar, Taufan Harry Prasetyo, dengan Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, baru-baru ini.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut membahas dukungan Inspektorat terhadap implementasi SIPADU PEMDI, termasuk peran strategis Inspektorat dalam memastikan pemenuhan indikator PEMDI berjalan sesuai ketentuan dan didukung bukti yang valid.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Inspektur Daerah Sulbar secara langsung menandatangani Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder untuk Aksi Perubahan SIPADU PEMDI.
Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah akan berperan dalam mengawal aspek internal control serta memastikan bukti dukung pemenuhan indikator PEMDI dapat dipertanggungjawabkan. Inspektorat juga menjadi pengampu Indikator 9 dan 10 yang berkaitan dengan pengelolaan risiko SPBE melalui Aplikasi MARISKA.
MARISKA merupakan sistem pengelolaan Risiko SPBE yang mencakup Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Risiko Keamanan SPBE. Pengelolaan kedua aspek tersebut dilakukan secara kolaboratif antara Inspektorat Daerah dan DiskominfoSS Sulbar, dengan pembagian peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Jadi bisa dibilang, ini kolaborasi dua perangkat daerah yaitu Inspektorat pegang sisi pengawasannya, sementara DiskominfoSS pegang sisi teknis dan keamanan sistemnya,” kata Taufan Harry Prasetyo, Selasa 15 September 2026.
Ia mengungkapkan, melalui SIPADU PEMDI, Inspektorat juga akan memperoleh dukungan berupa Aplikasi MARISKA yang siap digunakan untuk membantu pengelolaan risiko SPBE dan risiko keamanan SPBE.
“Namanya kerja sama, ya harus ada timbal baliknya dong. SIPADU PEMDI janji bakal kasih Aplikasi MARISKA siap pakai buat Inspektorat yaitu sistem pengelolaan Risiko SPBE yang tinggal jalan, nggak perlu dirakit dari nol. Jadi tugas Inspektorat mengelola risiko SPBE dan risiko keamanan SPBE, sekaligus mengawal audit dan reviu kepatuhan OPD, jadi jauh lebih ringkas dan nggak ribet lagi,” ucap Taufan.
Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses pengelolaan risiko sekaligus mendukung pelaksanaan audit dan reviu kepatuhan perangkat daerah.
Selain membahas implementasi SIPADU PEMDI, pertemuan tersebut juga memunculkan gagasan untuk membentuk komunitas auditor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Komunitas tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pegawai perangkat daerah untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas, serta membangun budaya pengawasan dan pengendalian internal secara berkelanjutan.
Gagasan tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bahan tindak lanjut bagi Pokja Tata Kelola Tim Efektif SIPADU PEMDI untuk dikaji dan dikembangkan.
Taufan menegaskan, dukungan Inspektorat Daerah Sulbar menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan SIPADU PEMDI. Dengan keterlibatan unsur pengawasan sejak awal, implementasi PEMDI diharapkan tidak hanya mampu memenuhi indikator secara administratif, tetapi juga didukung tata kelola, pengendalian risiko, dan bukti kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Komitmen tersebut sekaligus memperkuat semangat SIPADU PEMDI untuk membangun sinergi antarpengampu indikator, sehingga pemenuhan indikator Pemerintah Digital di Sulawesi Barat dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan,” tutupnya.
