Mamuju, maleosulbar.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengevaluasi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Evaluasi ini membahas perkembangan penanganan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 19 Oktober 2026.
Sejumlah indikator menunjukkan penurunan. Namun, kunjungan balita ke posyandu masih rendah, sementara angka perkawinan anak justru meningkat.
Junda mengatakan, angka stunting Sulbar turun. Sebelumnya tercatat 35 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, kini berada di angka 26 persen berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
“Artinya, sudah ada penurunan, cuma tadi yang kita evaluasi adalah angka kunjungan balitanya ke Posyandu yang masih rendah yaitu sekitar 70 persen,” kata Junda.
Kunjungan balita ke posyandu baru mencapai sekitar 70 persen. Rendahnya cakupan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengukuran kondisi stunting di lapangan.
Pada sektor pendidikan, jumlah anak tidak sekolah turun dari sekitar 37.000 menjadi 22.000 anak. Rapat juga membahas upaya agar anak-anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan. Faktor ekonomi keluarga dan kenakalan remaja turut menjadi perhatian.
Angka kemiskinan Sulbar juga turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Junda menyebut penguatan data bantuan sosial dan dukungan lintas sektor diperlukan agar program penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Sebaliknya, angka perkawinan anak meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen. Persoalan ini menjadi bagian dari evaluasi karena berkaitan dengan masalah sosial lain yang ditangani melalui Pastipadu.
“Jadi antara stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, kemudian perkawinan anak ini saling berkait, ini merupakan lingkaran yang harus kita menangani, bagaimana cara menanganinya, tidak parsial,” ujar Junda.
Junda menekankan pesan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), Pastipadu harus menggunakan pendekatan terpadu untuk menangani persoalan tersebut. Ia berharap perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, masyarakat, dan media turut terlibat dalam upaya penanganan.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengesampingkan ego sektoral agar program yang dijalankan saling mendukung dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Di sini saya menekankan kepada teman-teman, kita menanggalkan ego sektoral bahwa ini adalah program prioritas kita yang untuk mensejahterahkan masyarakat, jangan kita ego bahwa satu-satunya ukuran keberhasilan kita kalau OPD kita berhasil, tidak, bahwa keberhasilan kita kalau kita bisa mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Selain kerja sama lintas sektor, penguatan dashboard digital Pastipadu turut dibahas. Pembenahan data diharapkan membantu pemerintah memantau perkembangan setiap indikator dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan.
“Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya serius Pemprov Sulbar menangani stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak secara terpadu, terutama pada persoalan yang masih menunjukkan perkembangan belum sesuai harapan,” kuncinya.
