MAMUJU, maleosulbar.com– Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, didampingi para ketua tim kerja dan jajaran staf DPMPTSP Sulbar, melaksanakan pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 di hadapan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, pada Kamis, 24 September 2026, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat.
Pemaparan RKA Tahun 2027 merupakan bagian dari proses penyusunan program dan penganggaran perangkat daerah guna menyelaraskan rencana kerja DPMPTSP Sulbar dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing ketua tim kerja turut memaparkan program strategis sesuai bidang tugasnya, mulai dari pelayanan perizinan, penanaman modal, perencanaan, hingga penguatan tata kelola organisasi.
Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berorientasi pada hasil, efisiensi, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga mendorong setiap perangkat daerah untuk menghadirkan program yang mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing investasi di Sulawesi Barat.
Kain Lotong Sembe menjelaskan bahwa DPMPTSP Sulbar mengusung sejumlah program prioritas Tahun 2027 yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan perizinan berbasis digital, penguatan promosi investasi, serta optimalisasi pendampingan kepada pelaku usaha. Seluruh program tersebut disusun secara terukur agar sejalan dengan visi pembangunan daerah.
“Pemaparan RKA 2027 ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program DPMPTSP Sulbar selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan,” ujar Kain Lotong Sembe.
Melalui pemaparan ini, DPMPTSP Sulbar menegaskan komitmennya dalam mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat melalui perencanaan yang akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan investasi daerah.
