Mamuju, maleosulbar.com– Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mendukung penguatan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dasar masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, melalui sinergi lintas sektor bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat, Jumat 13 November 2026.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pembahasan tindak lanjut identifikasi pemenuhan HAM dasar masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
Kegiatan ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui program Desa Sadar HAM. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam kehidupan masyarakat.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa sektor kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi. Setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, serta perlindungan dari berbagai kondisi yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraannya.
Menurutnya, pemenuhan hak kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pelayanan, tetapi juga harus memastikan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Dalam materi identifikasi pemenuhan HAM dasar, terdapat 41 indikator yang berperspektif HAM dan selaras dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa indikator yang berkaitan langsung dengan sektor kesehatan meliputi hak atas kesehatan, hak atas informasi kesehatan, hak atas pangan, hak anak, perlindungan dari kekerasan, dan hak atas jaminan sosial.
Hasil identifikasi awal di sejumlah desa binaan Sadar HAM di enam kabupaten di Sulawesi Barat juga menunjukkan masih adanya sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya keterbatasan akses pelayanan kesehatan, belum optimalnya ketersediaan data kesehatan, serta persoalan kesehatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta perangkat daerah terkait agar setiap persoalan dapat ditindaklanjuti melalui program yang tepat sasaran.
DKPPKB Sulbar mendorong agar penguatan Desa Sadar HAM turut menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, memperkuat edukasi kesehatan, memastikan akses kelompok rentan terhadap layanan, serta memperkuat upaya pencegahan masalah gizi dan kesehatan masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan Panca Daya ketiga Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, untuk mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Melalui sinergi lintas sektor, DKPPKB Sulbar berkomitmen mendukung pemenuhan hak kesehatan sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara. Dengan demikian, pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan sejahtera.
