MAMUJU, maleosulbar.com— Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan penyusunan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Efisiensi anggaran, keterpaduan perencanaan antarbidang, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dukungan terhadap program prioritas pembangunan daerah dan nasional menjadi fokus utama pembahasan.
Pembahasan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dengan dukungan koordinasi Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, khususnya dalam menyelaraskan program perangkat daerah dengan prioritas pembangunan melalui PANCADAYA.
Rapat tindak lanjut penyusunan anggaran tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, di Aula DKP Sulbar, Rabu (21/10/2026). Rapat dihadiri Sekretaris Dinas, para pejabat administrator di lingkup DKP Sulbar, Perencana Ahli Muda, serta staf teknis terkait.
Efisiensi Anggaran Harus Tetap Berorientasi pada Hasil
Dalam pembahasan, efisiensi masih menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi juga sebagai upaya memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung program prioritas dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menekankan pentingnya perencanaan yang terarah, terukur, dan saling terintegrasi antarbidang teknis.
“Dalam menyusun perencanaan anggaran tahun 2027, kita harus benar-benar memperhatikan efisiensi dan memastikan setiap program yang diusulkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap bidang teknis harus mampu menyelaraskan program dan kegiatannya agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, usulan program tidak seharusnya disusun secara parsial oleh masing-masing bidang. Setiap kegiatan perlu memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga pelaksanaannya dapat saling mendukung dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
Pendekatan ini penting agar perencanaan anggaran tidak berhenti pada daftar kegiatan dan besaran belanja, tetapi juga menjelaskan keluaran (output) yang akan dihasilkan serta manfaat atau hasil (outcome) yang ingin dicapai.
Target PAD 2027 Diproyeksikan Rp670 Juta
Selain efisiensi, rapat juga membahas penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk sementara, target PAD DKP Sulbar pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp670 juta.
Penetapan target tersebut perlu mempertimbangkan potensi riil, kapasitas organisasi, kewenangan, serta kemampuan masing-masing unit pengelola pendapatan. Dengan demikian, target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Optimalisasi PAD juga perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Peningkatan penerimaan daerah tidak semata-mata mengejar angka pendapatan, tetapi harus sejalan dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan kepentingan masyarakat.
Angka Rp670 juta tersebut masih merupakan target sementara yang akan menjadi bagian dari proses pembahasan dan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran tahun 2027.
Program DKP Diarahkan Mendukung PANCADAYA dan Prioritas KKP
Dalam rapat tersebut, setiap bidang teknis diminta mengidentifikasi program dan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui PANCADAYA.
Pada saat yang sama, perencanaan DKP Sulbar diharapkan dapat bersinergi dengan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan program pengembangan perikanan budidaya berskala mini yang disebut dalam pembahasan sebagai mini rush.
Sinkronisasi tersebut penting agar program pemerintah pusat dan daerah dapat saling melengkapi, mulai dari penguatan sarana dan prasarana, pengembangan usaha perikanan, peningkatan produktivitas, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan.
Dukungan terhadap program nasional juga perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Karena itu, setiap usulan perlu dilengkapi dengan sasaran penerima manfaat, lokasi kegiatan, indikator keberhasilan, kebutuhan anggaran, serta hasil yang diharapkan.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, APBD diharapkan tidak sekadar membiayai kegiatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat Sulawesi Barat.
Realisasi Anggaran dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Menjadi Perhatian
Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, rapat mencatat realisasi anggaran DKP Sulbar sebesar 57,59 persen. Capaian ini menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta mendorong percepatan kegiatan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Evaluasi realisasi anggaran perlu dilakukan bersama evaluasi capaian fisik dan manfaat kegiatan. Persentase penyerapan anggaran saja belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan program apabila belum disandingkan dengan keluaran dan hasil yang dicapai.
Sementara itu, meningkatnya aktivitas penangkapan ikan menuntut penguatan peran bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Pengawasan perlu dilakukan secara proporsional, baik di darat maupun di laut, untuk mendukung kepatuhan terhadap ketentuan perikanan serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Penguatan pengawasan menjadi penting karena peningkatan aktivitas penangkapan perlu diimbangi dengan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, produktivitas perikanan dapat berkembang tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya dan kepentingan nelayan dalam jangka panjang.
Perencanaan yang Terukur untuk Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Rapat tindak lanjut ini menjadi bagian dari upaya DKP Sulbar menyempurnakan usulan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2027. Seluruh hasil pembahasan selanjutnya akan dirangkum sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sulawesi Barat serta bahan pertemuan dengan DPRD yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
Melalui proses tersebut, DKP Sulbar diharapkan dapat menyampaikan perencanaan yang lebih terarah, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Pada akhirnya, kualitas perencanaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau tingginya persentase realisasi, tetapi juga dari kemampuan program menghasilkan manfaat yang terukur bagi nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, masyarakat pesisir, dan perekonomian Sulawesi Barat.
Dengan demikian, penyusunan APBD 2027 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarbidang, meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan, serta memastikan bahwa setiap program DKP Sulbar memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dan nasional.
