Mamuju, maleosulbar.com— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Operator Data Sektoral, Fani, mengikuti Kegiatan Reviu Daftar Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2026, bertempat di Ruang Bidang Statistik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Penguatan tata kelola data menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terukur, dan berbasis data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan reviu ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat. Reviu terhadap Daftar Data Statistik Sektoral diperlukan untuk memastikan data yang dikelola oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan, pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengundang perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Setiap OPD diharapkan membawa dokumen Daftar Data Statistik Sektoral masing-masing, termasuk informasi mengenai data yang telah tersedia, data yang belum tersedia, serta data yang memerlukan perbaikan atau pemutakhiran.
Operator Data Sektoral BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Fani, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan reviu ini merupakan bagian dari upaya memastikan pengelolaan data sektoral di lingkungan perangkat daerah berjalan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan informasi pemerintahan.
Menurutnya, melalui kegiatan reviu, perangkat daerah dapat melakukan identifikasi terhadap kelengkapan data yang dimiliki, mengevaluasi kesesuaian informasi yang disajikan, serta mengidentifikasi data yang perlu dilengkapi atau diperbarui.
“Langkah tersebut penting agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah,” kata Fani.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya dari lokasi berbeda, menegaskan bahwa pengelolaan data sektoral yang berkualitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia berharap melalui kegiatan reviu ini, BPKAD dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan data sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendukung peningkatan kualitas Statistik Sektoral dan penguatan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
