MAMUJU, maleosulbar.com– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kapasitas dan pemahaman aparatur dalam pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, bersama Perencana Ahli Muda Ibnu Munandar dan Staf Teknis Sitti Mutmainnah, dalam kegiatan Workshop Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) Level Strategis Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Barat secara daring pada Selasa–Rabu, 18–19 Agustus 2026.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Penguatan manajemen risiko dan pencegahan fraud menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Workshop EFRA Level Strategis Pemerintah Daerah menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan risiko fraud secara terintegrasi, khususnya dalam mengidentifikasi potensi risiko, menilai tingkat risiko, serta menyusun langkah mitigasi yang tepat.
Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa penguatan manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan penguatan pemahaman terkait bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko fraud secara lebih sistematis. Ini penting agar setiap proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mampu meminimalkan potensi penyimpangan,” ujar Faika.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Karena itu, pengetahuan yang diperoleh melalui workshop tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
“Harapan kami, pemahaman yang diperoleh dalam workshop ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalian internal di lingkungan BPKAD. Dengan pengelolaan risiko yang baik, kita dapat menciptakan proses kerja yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.
Keikutsertaan BPKAD Sulbar dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada pencegahan risiko dan peningkatan akuntabilitas.
Dengan penguatan kapasitas aparatur melalui kegiatan seperti EFRA, BPKAD Sulbar diharapkan semakin mampu mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel demi mendukung pencapaian pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
