Mamuju, maleosulbar.com— Pembangunan daerah yang berkeadilan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana setiap kebijakan mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat—baik laki-laki maupun perempuan. Komitmen inilah yang terus ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam roda pembangunan daerah.
Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui agenda strategis bertajuk “Bimbingan Teknis dan Supervisi Daerah Wilayah tentang Pelembagaan PUG dan Integrasi Gender dalam 7 Proses Pembangunan”. Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar ini berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis, 14–15 Oktober 2026, bertempat di Ruang Theater, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju. Agenda penting ini dilaksanakan di bawah arahan dan kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, yang terus mendorong tata kelola pemerintahan inklusif di seluruh instansi/OPD jajaran Pemprov Sulbar.
Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Dinsos P3APMD Sulbar, Darmawati, menegaskan esensi penting dari Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai instrumen utama pembangunan modal sosial dan kesetaraan.
“Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk memasukkan perspektif serta kebutuhan perempuan dan laki-laki ke dalam setiap kebijakan atau program yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta menghapus diskriminasi,” ujar Darmawati di hadapan para peserta.
Ia menambahkan, implementasi PUG bukanlah sekadar kegiatan formalitas, melainkan strategi menyeluruh yang mengintegrasikan aspek gender ke dalam 7 proses utama pembangunan daerah, yakni mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan atas setiap kebijakan dan program.
Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemprov Sulbar turut hadir aktif dalam bimtek ini, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Ahmadi. Kehadiran DKP Sulbar menandakan pentingnya penerapan perspektif gender dalam sektor bahari dan perikanan—mulai dari pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, hingga pengolah dan pemasar hasil perikanan perempuan.
Usai menerima laporan komprehensif dari jajarannya yang menghadiri bimtek tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan integrasi gender di sektor kelautan.
“Sektor kelautan dan perikanan memiliki keterlibatan perempuan yang sangat besar, terutama pada rantai pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil laut. Melalui bimbingan teknis ini, DKP Sulbar berkomitmen untuk menyusun program dan perencanaan anggaran yang berperspektif gender. Kita ingin memastikan bahwa manfaat pembangunan kelautan di Sulawesi Barat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, baik nelayan laki-laki maupun para perempuan pesisir,” tegas Safaruddin.
Melalui sinergi antar-OPD ini, Pemprov Sulbar optimistis pelembagaan PUG dapat terwujud secara efektif di seluruh tingkatan birokrasi, sekaligus memperkokoh pondasi Sulawesi Barat yang sejahtera, maju, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.
