MAMUJU, maleosulbar.com– Dalam rangka mempercepat pemerataan akses energi bagi masyarakat di pelosok dan wilayah terluar, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menghadiri acara Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dari Pemerintah Daerah dan Fasilitas Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan Lisdes di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026, di Mamuju ini menjadi forum strategis lintas sektoral. Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Havidh Nafiz, General Manager PT. PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono, para Sekretaris Daerah, serta para Asisten Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat.
Forum sinkronisasi ini menjadi momentum penting untuk membedah berbagai tantangan teknis dan administratif di lapangan, mulai dari keterbatasan anggaran daerah, topografi ekstrem, hingga persoalan perizinan pemanfaatan kawasan hutan lindung yang selama ini menghambat pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM).
Dalam kesempatannya, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal proses percepatan elektrifikasi tersebut.
“Melalui sinkronisasi hari ini, kami berharap ada solusi konkret dan kepastian pembangunan bagi 19 desa yang saat ini masih mengandalkan listrik non-PLN. Kami mendorong penuh dukungan lintas kementerian, khususnya percepatan izin dispensasi sirkuit JTM di kawasan hutan, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk membangun akses jalan pendukung agar distribusi material konstruksi dapat berjalan lancar,” tegas Bujaeramy.
Ia menambahkan, integrasi wilayah usaha seperti di Pulau Karampuang dan optimalisasi program “Super Sun” di Kepulauan Bala Balakang harus segera direalisasikan demi mewujudkan pasokan listrik yang andal dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam arahannya menegaskan bahwa listrik adalah urat nadi perekonomian dan kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di pesisir dan pedalaman.
“Kita tidak boleh berpuas diri dengan capaian rasio elektrifikasi saat ini. Saya meminta seluruh jajaran, baik di provinsi, kabupaten, maupun sinergi dengan Kementerian ESDM dan PLN, untuk bahu-membahu menyelesaikan sisa 19 desa tersebut. Jangan biarkan masyarakat kita di pelosok dan pulau terluar terus menunggu dalam kegelapan,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian perizinan lahan dan kawasan hutan agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat segera dieksekusi sesuai target pada tahun 2029.
