Mamuju, maleosulbar.com– Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sahrin Salatung, bersama staf Ruslan, mengikuti diskusi inventarisasi data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPD RI di Kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan mendukung pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda), sekaligus menghimpun masukan untuk memperkuat kualitas perencanaan legislasi daerah.
Diskusi dihadiri Anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat, Andi Ian Ali Baal Masdar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan Sekretariat DPRD, serta Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat. Kegiatan ini menghadirkan Rahmat Idrus dan Fatwansyah Rasyid sebagai narasumber.
Sahrin Salatung mengatakan, inventarisasi data Propemperda penting untuk memastikan perencanaan pembentukan regulasi daerah sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.
“Melalui forum ini, kita dapat memperkuat koordinasi dan bertukar informasi mengenai kebutuhan regulasi daerah. Dengan data yang akurat dan perencanaan yang matang, diharapkan setiap peraturan daerah memiliki urgensi yang jelas, tidak tumpang tindih, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait diperlukan agar pembentukan produk hukum daerah berjalan selaras, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Sulbar berharap penyusunan Propemperda 2027 semakin terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan Sulawesi Barat.
