MAMUJU, maleosulbar.com– Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menerima kunjungan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri, Safira Machrusah, bersama Wasekjen MUI Pusat Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Nilmayeti Yusri, di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Rabu 14 Oktober 2026.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda koordinasi, kunjungan kerja, serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program dan kinerja MUI di daerah.
Dalam kesempatan itu, Junda Maulana menyampaikan permohonan maaf Gubernur Sulbar yang belum dapat menerima langsung rombongan MUI Pusat karena harus menghadiri agenda kedinasan di Jakarta yang tidak dapat diwakilkan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menilai kehadiran jajaran MUI Pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan.
Junda Maulana menegaskan, hubungan antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan MUI selama ini berjalan baik, ditandai dengan koordinasi yang intensif serta dukungan bersama dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan keagamaan.
Menurutnya, MUI memiliki peran strategis dalam membina umat, menjaga solidaritas sosial, serta memperkuat keharmonisan di tengah masyarakat Sulbar yang majemuk.
“Koordinasi antara Pemprov Sulbar dan MUI selama ini berjalan sangat baik. Kegiatan-kegiatan pemerintah juga mendapat dukungan dari pengurus MUI, begitu pula sebaliknya,” ujar Junda Maulana.
Ia menjelaskan, Sulbar memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari sisi suku maupun agama. Kondisi tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk terus merawat toleransi, memperkuat persatuan, dan menjaga stabilitas daerah.
Karena itu, pemerintah daerah mengapresiasi kontribusi MUI dalam membantu menjaga kerukunan antarumat beragama, mencegah berkembangnya paham radikal, serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
Junda Maulana juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam mendukung berbagai program melalui skema hibah. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen mendukung kegiatan MUI sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui fasilitasi sarana, tempat, dan dukungan lainnya.
“Kami berharap peran MUI terus diperkuat dalam menjaga keharmonisan masyarakat Sulawesi Barat. Kemitraan ini sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang maju, sejahtera, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi,” katanya.
Sementara itu, Wasekjen MUI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri, Safira Machrusah, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari amanah organisasi untuk melaksanakan koordinasi dan monitoring serta evaluasi terhadap MUI di daerah setiap dua tahun sekali.
“Pelaksanaan monev bertujuan mengukur kontribusi MUI daerah, baik terhadap penguatan kelembagaan maupun manfaatnya bagi masyarakat. Hasil evaluasi nantinya menjadi bahan analisis untuk menyusun langkah perbaikan dan pengembangan organisasi ke depan,” ungkap Safira.
Safira mengungkapkan, pada pelaksanaan monev 2026, MUI Pusat memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi ruang digital. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut setiap organisasi untuk beradaptasi agar dapat menyampaikan program, pandangan, dan kontribusinya secara lebih luas kepada masyarakat.
“Kami berharap MUI di daerah sudah mulai beradaptasi dengan digitalisasi, minimal memiliki website dan media sosial sendiri untuk mempromosikan berbagai program serta menyampaikan pandangan strategis kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain aspek digitalisasi, Safira juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan organisasi MUI. Ia mengingatkan bahwa dukungan tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia turut menyoroti pentingnya kemandirian kelembagaan MUI di Sulbar, termasuk kebutuhan akan kantor sendiri agar koordinasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dapat berjalan lebih optimal.
“Keberadaan MUI sebagai pelindung umat, mitra strategis pemerintah, dan pelayan umat perlu ditopang oleh kelembagaan yang kuat, dukungan fasilitas yang memadai, serta hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah,” pungkas Safira.
Safira mengapresiasi sambutan dan penjelasan Sekprov Sulbar mengenai hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan MUI. Ia berharap sinergi tersebut terus ditingkatkan agar berbagai program pembinaan umat dan penguatan kerukunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
