MAMUJU, maleosulbar.com— Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) melakukan identifikasi kondisi bendung dan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan luas baku mencapai 2.245 hektare. Identifikasi ini menjadi dasar teknis untuk menentukan kebutuhan peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur irigasi guna mengoptimalkan fungsi layanan air bagi lahan pertanian.
Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah ancaman El Niño dan potensi penurunan ketersediaan air pada musim kemarau, pembenahan infrastruktur irigasi menjadi langkah strategis untuk menjaga kontinuitas distribusi air, mengurangi risiko gangguan pola tanam, dan mendukung ketahanan pangan daerah.
Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, kebutuhan penanganan DI Papalang meliputi peningkatan saluran irigasi pompa sepanjang 1.172 meter, peningkatan atau rehabilitasi saluran irigasi yang bersumber dari bendung sepanjang 3.625 meter, serta pekerjaan galian sedimen pada bendung. Penanganan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran, memperbaiki kondisi prasarana yang mengalami penurunan fungsi, serta mengoptimalkan bangunan pengambilan air agar distribusinya dapat menjangkau areal layanan secara lebih efektif.
Dalam keterangannya, Selasa, 20 Oktober 2026, Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Sulawesi Barat, Suriana Zain, menjelaskan bahwa identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik bendung, jaringan saluran, serta kebutuhan peningkatan fungsi layanan irigasi.
“Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan jenis dan prioritas penanganan. Pekerjaan galian sedimen pada bendung diperlukan untuk mengatasi material endapan yang berpotensi mengganggu fungsi pengaliran dan pengambilan air, sedangkan peningkatan saluran ditujukan untuk memperbaiki kinerja jaringan dalam menyalurkan air menuju lahan pertanian,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, menegaskan bahwa penanganan irigasi harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan teknis dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar setiap intervensi infrastruktur sumber daya air dilakukan secara terukur, mulai dari identifikasi kondisi, penetapan prioritas, hingga pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi fungsinya. Dengan begitu, anggaran penanganan irigasi dapat memberikan manfaat optimal dalam menjaga layanan air pertanian dan mendukung produktivitas petani,” tegasnya.
Secara nasional, penguatan infrastruktur irigasi menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengantisipasi dampak El Niño dan menjaga swasembada pangan. Kementerian Pekerjaan Umum telah menekankan pentingnya optimalisasi bangunan air, penguatan jaringan irigasi, serta langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga pasokan air bagi pertanian. Dalam konteks tersebut, penanganan DI Papalang diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga meningkatkan keandalan sistem dalam menghadapi perubahan kondisi iklim dan kebutuhan air tanaman.
Dinas PUPR Sulawesi Barat menargetkan capaian penanganan daerah irigasi tahun ini sebesar 23,18 persen, dengan komitmen untuk terus mengejar target layanan hingga 100 persen secara bertahap sesuai perencanaan, prioritas teknis, dan ketersediaan sumber daya. Melalui peningkatan saluran irigasi pompa, pembenahan jaringan dari bendung, serta galian sedimen, penanganan DI Papalang diharapkan memperkuat keandalan prasarana pengairan dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan petani.
#DinasPUPRSulawesiBarat
#DinasPUPRSulbar
#PUPRSulawesiBarat
#PUPRSulbar
