MAMUJU, maleosulbar.com— Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Dialog Interaktif Pencegahan Penyebaran Faham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme (IRET) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (23/9/2026), di Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap berbagai faham yang berpotensi mengganggu kerukunan, persatuan dan keamanan daerah.
Kegiatan tersebut mendukung arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan kondisi daerah yang aman serta kondusif.
Penguatan toleransi dan kebhinekaan dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dinas Pangan Daerah Sulbar dalam kegiatan tersebut diwakili Sekretaris Dinas, Agus, yang hadir mewakili Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki. Keikutsertaan Dinas Pangan merupakan bentuk dukungan perangkat daerah terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mencegah penyebaran faham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.
Dialog interaktif tersebut mengangkat tema “Merawat Kebhinekaan, Memperkuat Ketahanan Nasional, Menuju Sulawesi Barat yang Aman, Damai dan Sejahtera.” Tema ini menjadi landasan pembahasan mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Barat.
Melalui dialog tersebut, peserta diajak memahami berbagai bentuk potensi penyebaran faham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme serta langkah pencegahannya. Forum juga menjadi sarana bertukar informasi dan membangun kesamaan pemahaman antarunsur pemerintahan dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Sekretaris Dinas Pangan Sulbar, Agus mengatakan keikutsertaan Dinas Pangan merupakan bagian dari komitmen perangkat daerah untuk mendukung terciptanya lingkungan pemerintahan yang aman, harmonis dan inklusif. Menurutnya, kondisi sosial yang kondusif diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Pencegahan intoleransi dan berbagai faham yang dapat mengganggu persatuan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perangkat daerah perlu mengambil bagian dalam menjaga kerukunan, menghargai keberagaman dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil,” ujarnya.
Ia menambahkan, nilai kebhinekaan perlu diterapkan tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam lingkungan kerja pemerintahan. Dengan demikian, seluruh aparatur dapat membangun budaya kerja yang saling menghargai dan menghindari tindakan diskriminatif.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan tersebut mendorong penguatan sinergi antarperangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak dini. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan pemahaman, dialog, edukasi serta penguatan nilai kebangsaan dan toleransi.
Dengan kolaborasi tersebut, Sulawesi Barat diharapkan mampu mempertahankan suasana yang aman, damai dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
