MAMUJU, maleosulbar.com– Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Masnur, mengikuti kegiatan Launching Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, Kamis (15/10/2026), di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat ini bertujuan mengukur kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada badan publik di wilayah Sulawesi Barat. Rangkaian kegiatan juga mencakup Bimbingan Teknis Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) e-Monev sebagai panduan bagi badan publik dalam melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
Sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, partisipasi DPMPTSP Sulbar dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Tim Kerja PPID DPMPTSP Sulbar, Masnur, menyampaikan bahwa pelaksanaan e-Monev menjadi momentum penting bagi badan publik untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi.
“Melalui kegiatan ini, kami dapat memahami indikator penilaian keterbukaan informasi publik secara lebih baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan DPMPTSP Sulbar. Kami berkomitmen untuk terus mendorong pelayanan informasi yang transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Masnur.
Melalui keikutsertaan dalam launching dan bimbingan teknis e-Monev ini, DPMPTSP Sulbar diharapkan dapat semakin memperkuat pelaksanaan fungsi PPID, khususnya dalam penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik yang berkualitas.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen DPMPTSP Sulbar untuk mewujudkan badan publik yang informatif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat.
