MAMUJU, maleosulbar.com— Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar total Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengumumkan bahwa pencairan tahap kedua telah ditransfer pada Kamis, 22 Oktober 2026, setelah penyaluran tahap pertama pada 7 September 2026.
Bantuan dengan total Rp1,235 triliun tersebut dialokasikan untuk tujuh provinsi yang terdampak karhutla, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, serta 35 pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Sulawesi Barat tidak tercantum dalam daftar tujuh provinsi penerima bantuan yang diumumkan. Oleh karena itu, BPBD Sulbar tetap berfokus pada penguatan kesiapsiagaan dan penanganan karhutla sesuai kondisi serta kebutuhan daerah.
Kebijakan tersebut dilaksanakan atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan karhutla, melindungi masyarakat terdampak, serta memperkuat upaya penanggulangan bencana secara terpadu.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan bahwa perkembangan kebijakan penanganan karhutla nasional menjadi perhatian penting bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta kabut asap.
“Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kesiapsiagaan, pemantauan kondisi lingkungan, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana,” kata Yasir Fattah, Jumat 23 Oktober 2026.
Ia menegaskan bahwa langkah BPBD Sulawesi Barat tetap diarahkan pada kebijakan dan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Berdasarkan keterangan Menko PMK Sugiono, anggaran bantuan pemerintah pusat diprioritaskan untuk perlindungan masyarakat terdampak, termasuk pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana pemulihan. Kebutuhan tersebut meliputi masker, oksigen portabel, fasilitas rumah oksigen, serta penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selanjutnya, bantuan digunakan untuk mendukung upaya pemadaman dan penanganan karhutla melalui penyediaan alat pelindung diri bagi petugas, pompa air, tangki air, selang pemadaman, peralatan penyuntikan air pada lahan gambut, pembangunan sumur bor, serta dukungan operasional dan mobilisasi personel.
Pemerintah pusat juga menyebutkan sekitar 71.000 personel telah dikerahkan dalam berbagai operasi penanganan karhutla, baik melalui jalur darat maupun udara, termasuk operasi pemadaman menggunakan helikopter water bombing dan upaya modifikasi cuaca.
#PemprovSulbar #GubernurSulbar #GubernurSuhardiDuka #bpbdsulbar #bpbdsulawesibarat #sulbartangguh
Naskah
