Mamuju, maleosulbar.com— Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan progres kegiatan pembangunan infrastruktur dalam Rapat Konsultasi Badan Anggaran bersama Komisi-Komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (17/9/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar sebagai bagian dari pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut surat DPRD Sulbar tertanggal 16 September 2026.
Pembangunan infrastruktur PUPR diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, terutama melalui penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan akses masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Arah tersebut sejalan dengan dokumen perencanaan Pemprov Sulbar yang menempatkan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas manusia, dan pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.
Rapat dipimpin Anggota DPRD Sulawesi Barat Fredi Boy, didampingi Gusrenaldi dan Putu Suardana saat pertemuan di Komisi III DPRD Sulbar. Dalam forum tersebut, jajaran PUPR menyampaikan sejumlah hal terkait progres kegiatan, pelaksanaan program, serta kebutuhan penganggaran sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan terus diarahkan agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program PUPR tidak hanya dilihat dari aspek fisik pembangunan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan, termasuk terbukanya akses, meningkatnya konektivitas, serta semakin lancarnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Prinsipnya, seluruh anggaran yang dikelola harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun harus memberikan manfaat dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, baik melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi maupun fasilitas gedung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum,” jelas Surya Yuliawan.
Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan memiliki keterkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Sementara pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi diarahkan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Adapun pembangunan gedung dan fasilitas publik diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
PUPR Sulbar juga menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan penganggaran pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, efektivitas program, serta keberlanjutan pembangunan. Pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan menjadi bagian penting agar setiap program benar-benar menghasilkan manfaat publik. Hal serupa juga menjadi perhatian PUPR dalam pembahasan anggaran sebelumnya, khususnya agar alokasi pembangunan infrastruktur berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui forum konsultasi tersebut, PUPR Sulbar menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara terencana, terukur dan berorientasi pada hasil. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas publik diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama membangun Sulawesi Barat yang semakin maju, terkoneksi dan sejahtera.
