Mamuju, maleosulbar.com– Setelah mengikuti rangkain kegiatan bersama Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar melakukan peletakan baru pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ikhlas Cabang Mamuju di Dusun Pasada, Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin 21 September 2026.
Ponpes ini diyakini Menag Nasaruddin Umar akan menjadi pondok terbaik dan menjadi pesantren percontohan di kawasan Sulawesi Barat (Sulbar).
“Saya berkeyakinan mudah-mudahan Pondok ini nanti akan menjadi pondok yang terbaik yang bisa menjadi contoh untuk pesantren lain yang ada di kawasan Sulawesi Barat,” ujar Menag Nasaruddin.
Menag menjelaskan, keunggulan Ponpes Al-Ikhlas Cabang Mamuju terletak pada konsep pembangunannya yang menggunakan standar internasional, baik dari segi kurikulum maupun sistem manajemen.
Menurutnya, ponpes ini akan fokus pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dengan metode operasional mengacu pada standar International Organization for Standardization (ISO), serta sistem kendali mutu yang berada di bawah kendali Inggris.
“Karena memang kita menggunakan standar internasional. Jurusannya, jurusan IPA, kemudian metode operasionalnya kita pakai International Organization for Standardization (ISO). Kemudian kendali mutunya dibawa kendali Inggris,” ujarnya.
Selaku Ketua Yayasan Pusat, Nasaruddin juga menegaskan niat mendirikan Ponpes di berbagai daerah, termasuk di Mamuju, semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk mencari keuntungan materi.
“Kami tidak seperti yang lain-lain orang mendirikan pondok atau sekolah ingin mendapatkan keuntungan, tetapi kami sebaliknya hampir semua provinsi memberikan lahan dan nanti kami akan bangunkan,” katanya.
Lebih lanjut, Menag menekankan bahwa Ponpes Al-Ikhlas bersifat inklusif dan terbuka untuk seluruh golongan umat Islam tanpa membedakan latar belakang organisasi kemasyarakatan.
“Ini bukan pondok pesantren khusus untuk NU, ini pondok pesantren khusus umat Islam tanpa membedakan golongan manapun juga. Jadi semua bisa masuk di sini karena kita ini satu, kita harus kompak kita harus bersatu karena kalau kita berpecah-pecah tidak mungkin kita bisa mencetak prestasi yang lebih baik,” tegasnya.
Menag juga mengingatkan pentingnya peran pesantren dalam mencetak generasi Islam yang modern, sejuk, dan tidak ekstrem.
“Yang paling penting Ponpes Al-Ikhlas ini bisa melahirkan umat Islam yang modern. Bukan umat Islam yang ekstrem kerjanya nyalahin orang, kerjanya memprovokasi orang,” kata Menag Nasaruddin.
Ia menjelaskan, keteladanan Rasulullah SAW mengajarkan untuk menciptakan masyarakat yang tenang dan pemimpin umat yang sejuk, serta ulama yang mampu mengakomodir semua perbedaan dengan mengedepankan titik temu.
Selain aspek pendidikan, Nasaruddin juga mengungkapkan kehadiran pesantren di suatu daerah akan membuka pintu rezeki bagi masyarakat sekitar.
“Kalau ada Ponpes di sini alam semesta ini juga akan bersahabat dengan kita. Insya Allah mata pencaharian juga di sini akan dibukakan rezekinya,” ungkapnya.
“Jadi semakin banyak Ponpes di suatu tempat maka Insya Allah akan rezeki langit itu akan terbuka, rezeki bumi juga akan terbuka ada ayat jaminannya,” sambungnya.
Dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal, Menag memastikan seluruh karyawan yang akan dipekerjakan di Ponpes Al-Ikhlas Cabang Mamuju adalah warga setempat.
“Karena ada juga Ponpes itu tanpa menyebut nama A sampai Z pegawainya dibawa dari Jawa akhirnya masyarakat setempat jadi penonton. Itu bukan mendidik namanya itu, justru kita akan datang membawa rahmat buat masyarakat setempat. Apa yang kita cari adalah pahala, semakin banyak orang berdaya semakin banyak pahala yang kita peroleh,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Menag memberikan pesan tegas agar proses pembangunan Ponpes Al-Ikhlas Cabang Mamuju berjalan bersih dan bebas dari praktik korupsi demi kekokohan bangunan secara fisik maupun moral.
“Agar bangunannya kokoh tidak boleh ada korupsi di dalamnya,” tegas Menag RI.
Kehadiran Menteri Agama RI dalam peletakan batu pertama ini didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Ketua DPRD Sulbar, jajaran Forkopimda, pengurus pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan keagamaan.
