MAMUJU, maleosulbar.com– Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar forum penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor kesehatan berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenham Sulbar, Kamis (24/9/2026), ini diikuti oleh jajaran DKPPKB Sulbar dan perwakilan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Forum diskusi dipandu oleh Rendi Rivaldi selaku moderator.
Kepala Kanwil Kemenham Sulbar, I Gde Sandi Gunasta, menyampaikan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat ini menuntut seluruh aparatur untuk terus mengasah kapasitas serta melakukan refleksi atas kualitas layanan publik yang diberikan. Ia menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional serta mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam sistem pelayanan kesehatan.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah secara adil dan tanpa diskriminasi.
Ia memaparkan empat indikator utama dalam menguji pelayanan kesehatan yang berperspektif HAM, yakni ketersediaan fasilitas dan SDM (availability), keterjangkauan akses (accessibility), penerimaan terhadap budaya dan privasi pasien, serta mutu pelayanan yang sesuai standar (quality).
Selain itu, perhatian khusus juga disoroti pada perlindungan serta akomodasi bagi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, balita, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta masyarakat kurang mampu di wilayah terpencil. Setiap indikator capaian kesehatan diimbau agar dianalisis secara terpilah (disagregasi data) guna memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam menerima layanan dasar.
Melalui penguatan kapasitas ini, jajaran kesehatan di Sulawesi Barat diharapkan dapat terus meningkatkan mutu layanan publik yang humanis, inklusif, dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang sehat dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.
