JAKARTA, .maleosulbar.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat integrasi data lintas sektoral guna menyukseskan Program Akselerasi Strategis Terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU). Langkah strategis ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfoss) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Non-Disclosure Agreement (NDA) bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Ruang VIP Gedung Halim 1, Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepakatan antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang sebelumnya telah disepakati pada 5 November 2026 lalu.
Dokumen PKS ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemendukbangga bersama Sekda Provinsi Sulbar untuk mengatur aspek teknis, operasional, dan implementasi di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, turut diteken dokumen NDA atau Perjanjian Kerahasiaan Data antarwalidata, yakni antara Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendukbangga/BKKBN dengan Kepala Dinas Kominfoss Provinsi Sulbar.
Kepala Dinas Kominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar mengemukakan, kesepakatan ini menjadi payung hukum penting dalam pemanfaatan akses serta data Sistem Informasi Keluarga guna mengoptimalkan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, pencegahan perkawinan anak, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat.
“Sulbar melalui DiskominfoSS siap sebagai penanggung jawab pemanfaatan data digital yang akan diberikan oleh Pusdatin Kemendukbangga,” ucapnya.
Menurut Ridwan, akses data keluarga yang akurat dan terintegrasi ini menjadi peluang besar bagi Pemprov Sulbar untuk merumuskan intervensi kebijakan pembangunan yang jauh lebih tepat sasaran, berbasis bukti (evidence-based), serta memastikan keamanan kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
