MAMUJU TENGAH, maleosulbar.com –Focus Group Discussio (FGD) diselenggarakan Dinas Transmigrasi Sulbar untuk menyatukan persepsi dalam percepatan pengembangan kawasan Transmigrasi, cahaya baru berdaya saing, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Mamuju Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri Dirjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir.Danton Ginting Munthe,MM, Direktur Pengembangan kawasan Transmigrasi Rajumber, Sekdakab.Mamuju Tengah Dr.Askary, Kadis Transmigrasi Prov.Sulbar, H.Ibrahim, S.Pd, M.Si, Kadis Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Muhammadiyah, Kabid Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Sulbar, Muhammad, dan sejumlah Kepala OPD Kab.Mateng, serta undangan lainnya.
Dirjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir.Danton Ginting Munthe,MM. mengatakan bahwa pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kawasan Transmigrasi di Tobadak Mateng 2019 telah diusulkan masuk dalam RPJM Nasional 2020-2024 dan sebagai kawasan Transmigrasi skala prioritas Nasional, diantara 52 Kawasan Transmigrasi serta 7 kawasan Transmigrasi ditargetkan berdaya saing tahun ini salah satunya kawasan Transmigrasi Tobadak.
Dikatakan, RPJM Nasional 2020-2024 berakhir tahun ini sehingga dilakukan penilaian indeks perkembangan Transmigarsi untuk mencapai target RPJMN kawasan Transmigrasi Tobadak, harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Transmigrasi Prov.Sulbar, H.Ibrahim,S.Pd,M.Si menyampaikan bahwa pentingnya memberikan pengalaman dan keterampilan (skill) bagi Calon Manajer Lini Bisnis BUMDES Desa agar bekerja lebih inovatif sehingga memberikan dampak positif kepada warga serta berkereasi mengembangkan BUMDES di Desa, termasuk Kab.Mateng, potensi lahan yang di butuhkan minimal 2 ha/ Desa untuk dimanfaatkan dan di kelola menjadi lahan perkebunan atau bidang usaha-usaha lainnya.
Menurut H.Ibrahim, masih ada sejumlah Desa belum terjangkau Jaringan Wifi, karena itu kami ditugaskan Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh untuk mendata Desa tersebut untuk diusulkan mendapatkan jaringan, sekarang sudah tidak ada lagi blank spot area, semua warga dapat mengakses informasi secara luas, ucap mantan Karo Humas Setprov.Sulbar.
Sekdakab.Mamuju Tengah, Dr.Askary, mengutarakan sebagai Otonomi baru, daerah ini terdapat 80 persen warga Transmigrasi, karenanya diperlukan kolaborasi dengan stakholder Kabupaten, Provinsi dan Pusat dengan memanfaatkan semua potensi yang ada agar RPJM tercapai, indikator pemicu di Tobadak diantaranya akses infrastruktur dan disilibitas, ujarnya.
“Dinas Transmigrasi Sulbar senantiasa memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan dalam mencapai status kawasan berdaya saing, dan selalu berkolaborasi dengan semua pihak, sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Lintas Sektor Ketransmigrasian.
Komentar