Mamuju, maleosulbar.com – Dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar mengoordinasikan Indikator Makro yang akan dibahas dalam Desk bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar dan perwakilan perangkat daerah Sulbar.
Hal ini dibahas dalam Rapat Persiapan Rakortekrenbang untuk Desk Indikator Makro, Senin , 18 Maret 2024 di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator utama pembangunan yang perlu didiskusikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada desk tersebut.
“Ada sejumlah tiga puluh satu indikator yang menjadi Indikator Utama Pembangunan yang perlu dibahas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Provinsi dalam Desk Indikator Makro nanti.” terang Junda.
Indikator makro yang akan dibahas tersebut, seperti PDRB per kapita, Kontribusi PDB Industri Pengolahan, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Kontribusi PDRB, Indeks Modal Manusia, Indonesia Blue Economy Index (IBEI), Penurunan Intensitas Emisi GRK, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel berbintang), Proporsi PDB Ekonomi Kreatif, dan beberapa indikator lainnya. Hal itu juga sejalan dengan arahan Pj.Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris
Menurut Junda Maulana, hasil pembahasan indikator kedua pihak akan disepakati dengan catatan dapat disesuaikan pada forum perencanaan berikutnya.
“Dari data capaian makro akan dibreakdown menjadi kegiatan yang akan dilakukan tahun 2025. Karena indikator tersebut berkaitan dengan proyeksi tahun 2025, maka kita bahas bersama BPS,” sambungnya.
Dalam Desk Indikator Makro yang akan diagendakan pada Kamis (21/3/2024), Pemerintah Kabupaten perlu menyiapkan data eksisting dan target indikator makro tahun 2025.
Komentar