Mamuju, maleosulbar.com– Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada hari kedua bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, yakni Dinas ESDM, Bapperida, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 20 Oktober 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, didampingi Sekretaris Komisi III, Harun Lulullangi, serta dihadiri anggota Komisi III, I Putu Suardana dan Gusrinaldi Sani Catur Putra.
Sekretaris Komisi III, Harun Lulullangi, menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada penyesuaian rencana kerja dan anggaran masing-masing OPD, menyusul adanya pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Pembahasan ini bertujuan memastikan rencana kerja dan anggaran 2027 tetap berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas. Sejumlah catatan koreksi telah disampaikan, terutama terkait penyesuaian volume kegiatan, tanpa mengurangi standar pelayanan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD,” ujar Harun.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran perlu dilakukan secara cermat dengan tetap mempertimbangkan kewajiban pelayanan dan keberlanjutan program yang telah direncanakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, menekankan pentingnya menyusun anggaran secara realistis, terukur, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keterbatasan fiskal harus disikapi melalui penentuan skala prioritas yang tepat, bukan dengan mengabaikan kebutuhan pelayanan publik.
“Penyesuaian anggaran harus dilakukan secara bijak dengan melihat urgensi dan manfaat setiap kegiatan. Kita ingin anggaran yang tersedia benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga program prioritas tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal,” kata Fredy Boy.
Ia menambahkan, pembahasan RAPBD 2027 juga menjadi bagian dari upaya DPRD dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pembahasan bersama OPD mitra kerja, Komisi III DPRD Sulbar berharap penyusunan RAPBD 2027 dapat menghasilkan alokasi anggaran yang lebih efisien, proporsional, dan sesuai kebutuhan, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Sulawesi Barat.
