MAMUJU, maleosulbar.com- Gubernur Suhardi Duka mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2026–2031, Senin 19 Oktober 2026.
Momentum ini menjadi langkah strategis memperkuat kerukunan antarumat beragama sekaligus menjaga stabilitas daerah di tengah keberagaman masyarakat Sulbar.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal (Wadekjen) Asosiasi FKUB Indonesia, Pdt. Samuel D. Luas, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, yang juga menjabat Ketua Pembina FKUB Sulbar.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menerima penghargaan dari Asosiasi FKUB Indonesia atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas daerah dan membangun persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Sekda Junda Maulana mengatakan, salah satu penekanan Gubernur dalam pengukuhan pengurus FKUB adalah pentingnya mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan konflik setelah terjadi.
“Lebih baik mencegah daripada menyelesaikan masalah. FKUB diharapkan mampu mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama,” ujar Junda Maulana.
Ia menjelaskan, Sulbar merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku dan agama. Kondisi tersebut menjadi kekuatan yang harus dijaga melalui semangat persatuan, bukan justru menjadi sumber perpecahan.
Menurutnya, perbedaan merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus disikapi secara bijaksana. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa keberagaman merupakan fondasi penting dalam memperkuat persatuan.
“Perbedaan itu jangan dipersoalkan, tetapi bagaimana kita membangun persatuan. Indonesia itu bersatu karena ada perbedaan. Kalau tidak berbeda, tidak akan muncul makna persatuan,” katanya.
Junda Maulana berharap, pengurus FKUB yang baru dikukuhkan dapat menjalankan peran secara aktif dalam membangun komunikasi, memperkuat toleransi, serta mengantisipasi potensi gesekan di tengah masyarakat.
Selain menjaga kerukunan, FKUB juga diharapkan mampu mendukung program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, termasuk agenda pembangunan yang membutuhkan stabilitas sosial dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia mengakui, capaian indeks terkait kerukunan di Sulbar menunjukkan peningkatan. Namun, aspek kerja sama masih perlu diperkuat agar hasil yang telah dicapai dapat memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.
“Nilainya sudah tinggi dan meningkat. Tinggal indeks kerja samanya yang perlu ditingkatkan,” jelas Junda Maulana.
Pemprov Sulbar, lanjut Junda Maulana, berkomitmen memberikan dukungan terhadap FKUB karena keberadaan forum tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas daerah.
Menurutnya, konsolidasi antara pemerintah, FKUB, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan stabilitas serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.
“Insyaallah, pemerintah provinsi akan mendukung FKUB. Ini penting sebagai bagian dari strategi membangun konsolidasi dan menjaga stabilitas daerah untuk pembangunan di Sulbar,” tegasnya.
Terkait penghargaan yang diberikan Asosiasi FKUB Indonesia kepada Gubernur Suhardi Duka, Junda Maulana menyebut, apresiasi tersebut merupakan pengakuan atas kemampuan gubernur menjaga stabilitas daerah di tengah kemajemukan masyarakat Sulbar.
Sulbar, menurutnya, merupakan miniatur Indonesia yang memiliki beragam latar belakang suku dan agama. Keberagaman tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu merawat kebinekaan sekaligus memperkuat persatuan.
Penghargaan itu juga tidak terlepas dari rekam jejak Suhardi Duka saat menjabat sebagai bupati, ketika dinilai menunjukkan kinerja dalam membina berbagai kelompok umat beragama.
“Beliau dianggap mampu menjaga stabilitas daerah, membangun kebinekaan dan persatuan di tengah keberagaman yang ada. Saat menjadi bupati, beliau juga menunjukkan kinerja dalam membina seluruh umat beragama di Sulbar,” tutur Junda Maulana.
