MAMUJU, maleosulbar.com– Di balik birunya perairan Kepulauan Balabalakang, tersimpan potensi ekonomi kelautan yang menjanjikan bagi masa depan Sulawesi Barat. Mulai dari wisata bahari hingga pengembangan keramba jaring apung (KJA), kawasan ini dinilai mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara optimal, profesional, dan berkelanjutan.
Potensi tersebut menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam Rapat Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa (17/11/26). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penataan kelembagaan pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, guna memastikan setiap perangkat organisasi memiliki fungsi, kinerja, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya, Muhammadong. Turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Evaluasi ini bertujuan meninjau keberadaan dan efektivitas seluruh UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah ingin memastikan apakah unit-unit pelaksana teknis yang telah dibentuk masih relevan untuk dipertahankan, perlu diperkuat, atau justru harus dihapus apabila tidak lagi memberikan kontribusi optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Kelembagaan, Rukman, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberadaan UPTD memberikan manfaat nyata serta menjalankan fungsi organisasi sesuai dengan tujuan pembentukannya.
Menurut Rukman, berdasarkan data yang tersedia, masih ditemukan sejumlah UPTD yang memiliki pejabat maupun struktur jabatan, tetapi aktivitas dan pelaksanaan tugasnya perlu dipertanyakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap kelembagaan UPTD.
“Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah UPTD masih layak dipertahankan atau perlu dihapus. Berdasarkan data, terdapat UPTD yang sampai sekarang masih memiliki pejabat, sehingga keberadaan dan efektivitasnya perlu dievaluasi,” ujar Rukman.
Muhammadong Paparkan Potensi Ekonomi Kelautan Balabalakang
Di tengah evaluasi tersebut, Muhammadong memanfaatkan kesempatan untuk memaparkan bahwa UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya memiliki potensi strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga berpeluang menjadi penggerak ekonomi daerah.
Ia menjelaskan bahwa kawasan perairan Kepulauan Balabalakang memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan melalui berbagai sektor produktif. Beberapa di antaranya adalah pengembangan wisata bahari, keramba jaring apung (KJA), serta optimalisasi potensi perikanan dan sumber daya kelautan lainnya.
Menurutnya, apabila dikelola dengan perencanaan yang matang, potensi tersebut dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, membuka peluang usaha masyarakat pesisir, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Barat.
“UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Selain mendukung pengelolaan kawasan konservasi, kawasan ini juga memiliki peluang ekonomi melalui wisata bahari dan pengembangan keramba jaring apung yang apabila dikelola secara optimal dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Sulawesi Barat,” jelas Muhammadong.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan UPTD yang dipimpinnya tidak semata-mata menjalankan fungsi administratif pemerintahan. UPTD tersebut memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan kawasan perairan, pengawasan, perlindungan ekosistem laut, serta mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan secara produktif dan bertanggung jawab.
Safaruddin Dorong Optimalisasi Potensi Kelautan
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM., turut memberikan perhatian terhadap pentingnya optimalisasi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, khususnya di kawasan Kepulauan Balabalakang.
Menurutnya, keberadaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara terpadu. Potensi kawasan tersebut perlu didorong agar tidak hanya memberikan manfaat ekologis melalui perlindungan ekosistem laut, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Potensi kelautan Sulawesi Barat sangat besar dan harus dikelola secara optimal. Kawasan Kepulauan Balabalakang memiliki peluang untuk dikembangkan melalui wisata bahari dan sektor perikanan produktif. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Safaruddin.
Ia juga menilai bahwa penguatan kelembagaan UPTD menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pengelolaan kawasan berjalan efektif. Dengan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, serta program kerja yang terarah, potensi kelautan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat.
Konservasi dan Ekonomi Harus Berjalan Beriringan
Pengembangan potensi kelautan Kepulauan Balabalakang tentu tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Prinsip konservasi dan keberlanjutan ekosistem laut harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pemanfaatan kawasan.
Wisata bahari, misalnya, dapat dikembangkan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, perlindungan terumbu karang, kebersihan kawasan pesisir, serta pengaturan aktivitas wisatawan. Begitu pula pengembangan keramba jaring apung harus memperhatikan kesesuaian lokasi, kualitas perairan, dan ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan.
Dengan pendekatan tersebut, kawasan konservasi tidak hanya menjadi wilayah perlindungan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Kepulauan Balabalakang memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan Sulawesi Barat. Pengelolaan yang tepat dapat membuka ruang bagi tumbuhnya usaha lokal, mulai dari jasa transportasi laut, pemandu wisata, penginapan, kuliner, hingga berbagai produk ekonomi masyarakat pesisir.
Evaluasi Kelembagaan Harus Melihat Potensi dan Manfaat
Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan penataan kelembagaan secara objektif dan proporsional. Penilaian terhadap keberadaan UPTD tidak hanya didasarkan pada struktur organisasi dan aktivitas administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, karakteristik wilayah, potensi sumber daya, serta peluang kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Bagi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya, potensi wilayah yang dikelola menjadi salah satu alasan penting untuk terus memperkuat fungsi dan kapasitas kelembagaan.
Optimalisasi pengelolaan kawasan tersebut membutuhkan dukungan kebijakan, sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana memadai, serta kolaborasi lintas perangkat daerah dan masyarakat.
Dengan demikian, UPTD ini diharapkan tidak hanya dipandang sebagai unit pelaksana teknis dalam struktur birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan laut, menjaga kelestarian ekosistem, mengembangkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan PAD.
Sebab, laut Sulawesi Barat bukan hanya menyimpan kekayaan alam yang harus dilindungi, tetapi juga peluang ekonomi yang harus dikelola dengan cerdas. Kepulauan Balabalakang memiliki potensi besar untuk membuktikan bahwa konservasi dan peningkatan pendapatan daerah dapat berjalan beriringan, selama dikelola secara profesional, terukur, dan berkelanjutan.
