Mamuju, maleosulbar.com— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat mematangkan perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 bersama Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar tersebut dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Muh. Saleh, serta Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Gaffar. Kehadiran jajaran Bapenda menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan target pendapatan dengan potensi penerimaan dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
Pembahasan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan penerimaan daerah pada 2026 sekaligus menyusun proyeksi PAD tahun berikutnya. Bapenda menaruh perhatian pada ketepatan perhitungan target, identifikasi potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan, serta strategi pencapaian yang sesuai dengan kondisi fiskal daerah.
Dalam penyusunan target PAD 2027, data realisasi penerimaan hingga Oktober 2026 menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mengukur kinerja pendapatan dan menentukan peluang peningkatan penerimaan. Langkah ini penting agar target yang dirumuskan memiliki dasar perhitungan yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bapenda Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah memerlukan perencanaan yang matang serta dukungan data yang akurat. Menurutnya, penetapan target PAD harus diikuti langkah strategis yang terarah agar potensi pendapatan dapat dikelola secara maksimal.
“Penyusunan target PAD 2027 harus memperhatikan capaian realisasi, potensi yang tersedia, serta peluang peningkatan penerimaan dari setiap sumber pendapatan daerah. Kita ingin target yang ditetapkan memiliki dasar yang kuat dan didukung strategi pencapaian yang terukur, sehingga dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan Sulawesi Barat,” ujarnya.
Dari sisi perencanaan, Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi berperan dalam mendukung penyusunan proyeksi penerimaan berdasarkan data dan evaluasi kinerja pendapatan. Sementara itu, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam mengidentifikasi peluang optimalisasi sumber-sumber PAD serta mendorong pengelolaan penerimaan yang lebih efektif dan akuntabel.
Sinergi kedua bidang tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pendapatan yang lebih terukur, sekaligus menjadi landasan dalam menentukan kebijakan peningkatan PAD pada tahun anggaran mendatang. Upaya ini juga membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar perencanaan pendapatan dan kebutuhan belanja dapat diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
Penguatan pendapatan daerah tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Pendapatan daerah yang dikelola secara optimal dan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Bapenda Sulbar berkomitmen mendorong perencanaan PAD yang berbasis potensi, didukung data yang akurat, serta disertai strategi optimalisasi yang terarah. Dengan demikian, pendapatan daerah diharapkan semakin mampu menopang kebutuhan pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Barat.
