MAMUJU, maleosulbar.com— Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat konsultasi Komisi III DPRD Sulbar bersama Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta mitra kerja terkait, Senin, 19 Oktober 2026, di Ruang Komisi III DPRD Sulbar.
Rapat tersebut membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, dengan fokus pada penajaman program prioritas, kebutuhan pembangunan infrastruktur, rencana kegiatan, serta kesesuaian target kinerja perangkat daerah dengan arah pembangunan provinsi.
Pembahasan RAPBD 2027 sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Dinas PUPR Sulbar mengarahkan perencanaan program agar berbasis kebutuhan teknis di lapangan, memiliki sasaran yang terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi serta keterhubungan antarkabupaten.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menegaskan bahwa penyusunan program infrastruktur harus mengutamakan ketepatan penanganan berdasarkan kondisi aktual dan tingkat kerusakan, kebutuhan konektivitas, serta urgensi pelayanan masyarakat.
“Perencanaan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan metode penanganan, kesiapan teknis, dan keberlanjutan fungsi infrastruktur. Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Kadis sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung.
Dari aspek teknis, rencana program Bidang Bina Marga mencakup pembangunan, rekonstruksi, peningkatan, dan penanganan jalan serta jembatan. Penentuan prioritas diarahkan pada peningkatan kemantapan jaringan jalan, penanganan ruas yang membutuhkan intervensi, serta penguatan konektivitas antarkawasan. Dalam bahan paparan, sejumlah rencana kegiatan antara lain peningkatan jalan ruas Salubatu–Bonehau dan ruas batas Tapalang Barat–batas Tapalang di Desa Tampalang, Kabupaten Mamuju. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Selain Bina Marga, pembahasan perencanaan PUPR juga mencakup bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang, Jasa Konstruksi, serta dukungan unit pelaksana teknis, termasuk pelayanan laboratorium pengujian mutu dan penyediaan air minum melalui UPTD SPAM. Sinkronisasi lintas bidang diperlukan agar program pembangunan tidak berjalan secara sektoral, tetapi saling mendukung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib serta sesuai ketentuan.
Melalui pembahasan bersama Komisi III DPRD, Banggar, dan TAPD, Dinas PUPR Sulbar mendorong penyempurnaan program berdasarkan skala prioritas, kesiapan pelaksanaan, indikator kinerja, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.
Kepala Dinas PUPR Sulbar berharap proses pembahasan RAPBD 2027 menghasilkan perencanaan yang realistis, terarah, dan berorientasi pada hasil.
“Kami ingin program infrastruktur yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, dan mendukung pembangunan Sulawesi Barat secara berkelanjutan,” demikian pernyataan Kadis yang dikonfirmasi setelah rapat berlangsung.
#DinasPUPRSulawesiBarat
#DinasPUPRSulbar
#PUPRSulawesiBarat
#PUPRSulbar
