Mamuju, maleosulbar.com— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, menerima koordinasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk bidang pekerjaan umum, khususnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Mamasa. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 2 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Koordinasi tersebut dihadiri oleh Kasubag Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa bersama perwakilan bidang teknis yang menangani program DBH Sawit. Pertemuan ini menjadi wadah komunikasi dan konsultasi dalam membahas aspek perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBH Sawit, khususnya untuk mendukung peningkatan infrastruktur jalan kabupaten.
Dalam keterangannya, Amir Hamzah menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan DBH Sawit dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari aspek perencanaan hingga penganggaran.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap pemerintah Kabupaten Mamasa dapat memperoleh kejelasan terkait mekanisme penganggaran dan pemanfaatan DBH Sawit, khususnya pada sektor pekerjaan umum dan infrastruktur jalan. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,” ungkap Amir Hamzah.
Sementara itu, Kasubag Program Dinas PU Kabupaten Mamasa menyampaikan apresiasi atas kesempatan koordinasi yang difasilitasi oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, pertemuan ini sangat membantu dalam memperoleh pemahaman dan menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan DBH Sawit, khususnya dalam mendukung program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mamasa.
Ia berharap melalui koordinasi dan konsultasi tersebut, berbagai hal teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga pelaksanaan program DBH Sawit di Kabupaten Mamasa dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
